Perilaku hedonisme para penyelenggara negara

Di Denmark, menteri pulang dari lawatan luar negeri dengan kelas ekonomi, lalu naik taksi dari bandara ke kantor. Hanya di Indonesia saja yang wakil rakyatnya jor-joran. Mereka ini menjadi  beban negara.

Kita harus mencontoh cara mengelola uang rakyat di Eropa. Ketika sang menteri kirim faktur taksi ke kementeriannya untuk diganti, dia langsung dikritik mengapa naik taksi, padahal ada bus umum. Bagaimana di Indonesia, Bolak-balik DPR ke luar negeri dengan fasilitas mewah.

semua pola hidup konsumtif dan hedonisme para penyelenggara negara harus dihapuskan, maka untuk menang pada pilkada dan pemilu legislatif dan menjadi pejabat akan seperti di Eropa, tidak rebutan. Hasil akhirnya orang tidak berlomba menghalalkan segala cara, seperti manuver gerombolan di Senayan. Mencari caleg akan susah, seperti susahnya mencari calon polisi dan tentara di Eropa, karena yang ingin masuk hanyalah orang yang benar-benar bermotivasi mengabdi, bukan motif uang dan jabatan.

Untuk anggota DPR semua ditunjang, mulai listrik, macam-macam honor, uang aspirasi, uang komunikasi, pengawasan, uang sidang, dll. 1001 macam fasilitas seperti ini hanya ada di lembaga parlemen Indonesia.
Cuma di Indonesia saja yang fasilitas untuk elitenya sangat luar biasa padahal mereka sudah ada gaji, kenapa harus ditunjang lagi berlipat-lipat dengan berbagai nama. Coba bayangkan ada berapa jumlah anggota Dewan?

550 Orang DPR Pusat
1.770 Orang DPRD tingkat I
13.525 orang DPRD tingkat II
Total 15.845 Orang

dari jumlah sebanyak itu, saya belum mengerti betul apa yang dilakukan masing - masing anggota terhadap kemajuan bangsa ini. Kalau dihitung rata-rata saja, pendapatan bersih ditambah tunjungan peranggota sebesar Rp. 35.000.000,- dikalikan dengan 15.845 orang, maka  555 Milyar per bulan biaya yang dikeluarkan oleh negara. 

Hampir setiap hari rakyat dikagetkan dengan berita-berita pemborosan uang negara oleh para elite parpol di DPR dan pejabat, dengan berbagai alasan mulai dari kenaikan gaji, fasilitas dan sampai tunjangan berlapis-lapis. Selain tunjangan juga ada rumah dinas dan segala bentuk fasilitas dinas, yang sama sekali rakyat tidak tahu. Jika rakyat tahu sebelumnya dan disiarkan secara transparan tentu dan pasti tidak ada yang setuju dengan fasilitas belebihan seperti itu.

Semua fasilitas berupa rumah-rumah dinas pejabat tinggi negara, DPR, DPRD di semua provinsi dan kabupaten, vila dan wisma, kalau dilikuidasi akan menghemat anggaran perawatan dan mendatangkan fresh money puluhan triliuan rupiah, dan dapat dialokasikan untuk lebih mensejahterakan rakyat dalam berbagai bentuk seperti : pembuatan pabrik, pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang.

Penggajian para penyelenggara Negara harus disederhanakan. Jangan gaji resmi Rp 5 juta, tunjangan dan sabetan dalam bentuk uang macam-macam itu bisa sampai puluhan atau ratusan juta. Harus mudah dan simpel, umpamanya maksimal Rp 25 juta, sudah termasuk segala tunjangan dan jika masih ada yang  merasa kurang, silakan mundur. Berikan kepada orang yang mau dan merasa gaji itu cukup sebagai wakil rakyat.

Mereka itu beban negara, jika terus menuruti nafsu konsumtif atas biaya rakyat dan menghisap rakyat. Itu tidak berprikemanusiaan.