Beberapa tahun ini, Postur APBN untuk belanja birokrasi porsinya makin besar.
Dalam APBN 2102 porsinya sebagai berikut :
1. belanja pegawai negeri (gaji) dan barang (proyek) porsinya 41,85% (Rp404,863 triliun) dari total belanja pemerintah pusat
2. Pos subsidi 20,64% (Rp208,850 triliun)
3. belanja modal 15,52% (Rp151,975 triliun).
Jika dilihat dari APBN 2006 sampai dengan 2012, belanja pegawai negeri (gaji) dan barang (proyek) tumbuh rata-rata 19,05% pertahun.
jadi dapat ditarik kesimpulan kasar bahwa : Belanja untuk pemerintah (4,7 juta jiwa) lebih besar dbandingkan belanja untuk 240 juta rakyat indonesia. Pemerataan kesejahteraan hanya berlaku bagi aparatur pemerintahan beserta kontraktor yang berhubungan langsung dengan birokrasi.
Lalu, apa fungsi APBN yang dari tahun ke tahun terus naik?
Penyerapan anggaran juga terus-menerus bermasalah, tidak pernah tuntas. mungkin 50%-nya masuk kedalam pundi penguasa. Rezim anggaran dibikin defisit, tapi sisa anggaran sudah mencapai Rp90 triliun. Hampir separuh anggaran diserap di dua bulan terakhir setiap tahun mendekati deadline pelaporan keuangan.
Aparatur Indonesia gagal mendekatkan pertumbuhan dengan kesejahteraan. Negeri ini pun bakal terus tersihir oleh pertumbuhan semu dengan angka pertumbuhan yang hanya manis di dalam angka dan data, tetapi realita, kesejahteraan hanya di nikmati oleh para penguasa dan pengusaha.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar