Mahalnya Memilih Pemimpin

Sistem demokrasi yang memilih pemimpin melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak dianggap sistem yang paling maju di dunia ini, namun system ini belum membuat rakyat kita sejahtera.Jika tidak juga membuat kita sejahtera, Kenapa tidak diganti saja sistemnya???

Dari pada mengganti sistem demokrasi, rakyat malah lebih memilih menganti pemimpinnya, padahal kalau sistemnya sama, maka pemimpin yang terpilih bakal tetap sama juga "jenisnya". Mengapa? Karena Rakyat pasti akan memilih pemimpin yang sering muncul di media, kaya raya , populer, punya Media, punya perusahaan dan lain-lain. Jadi pasti yang akan mencalonkan diri menjadi pemimpin pasti dari kalangan  para pengusaha, artis, purnawirawan Jenderal, politikus dan kalangan berduit tebal lainnya  dikarenakan mereka mempunyai apa yang dikatakan sebagai efek "uang".

Ongkos memilih pemimpinpun semakin besar dan mahal dibandingkan dengan jaman Orba dikarenakan kita harus menjangkau  pemilih yang jauh lebih besar ketimbang melalui sistem perwakilan. Contoh kecil, pemilihan kepala daerah di Jawa Timur. KPUD Jatim mengeluarkan dana sekitar Rp 800 miliar, belum termasuk dana yang dikeluarkan oleh masing-masing peserta.   Soekarwo dan Saifullah Yusuf  menghabiskan dana Rp 1,3 triliun untuk kampanye.  dan itu baru satu provinsi, Kalikan saja dengan 33 provinsi.

Pileg juga sami mawon, Jumlah pesertanya sangat banyak, hampir 12.000 calon legislatif yang terdaftar. Ini belum lagi ditambah dengan 1.000 nama lebih calon anggota DPD. Biaya pemilihan umum yang dianggarkan hampir-hampir menyentuh angka Rp 7 triliun besarnya. Belum termasuk biaya kampanye masing-masing calon anggota.

Pilkada dan Pileg hanya melahirkan koruptor baru di Indonesia.  Begitu mereka terpilih menjadi gubernur, bupati, dan walikota, yang terpikir hanya, bagaimana bisa mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan saat menjadi calon.  Kalau seorang gubernur gaji dan tunjangan setiap bulan rata-rata   Rp 100 juta. maka selama menjabat menjadi gubernur 5 tahun, kalau ditabung (ga dipake belanja), paling besar mereka akan mengantongi   Rp 6 miliar. Sedikit untuk ukuran Pempimpin di Indonesia, sehingga jalan pintasnya ya Korupsi.

Rata-rata pemenang Pilkada tidak lama menjabat langsung tersandung Korupsi . Selama   2004-2012, sebanyak 173 (sepertiga jumlah kabupaten dan kota ) kepala daerah diperiksa KPK dengan status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa dimana 70 persen  sudah di penjara. Dan ditingkat propinsi, dari 33 gubernur, sudah  lebih 17 gubernur (60 persen) yang menjadi tersangka. Selama 2004-2012 pula, sudah 431 anggota DPRD dan provinsi yang tersandung korupsi, setara dengan 21,5 persen dari anggota DPRD seluruh Indonesia. Masya Alloh, siapa yang salah??? Kita yang memilih meraka.

  
The Price of Choosing Leaders

Democratic system to choose a leader through majority voting mechanism is considered the most advanced systems in the world, but this system has not made the people more prosperous. If it does not give us  prosperous, why not just change the system??? 
Rather than replace the democratic system, people preffer to change their leader, while if the  system still the same, the elected leaders also will remain the same "kind". Why? Because people will definitely choose a leader who frequently appears in the media, rich, popular, got Media, had the company and others. So surely that one who will run for the next leader will be from entrepreneurs, artists, retired Generals, politicians and the rich more because they have the thick of what is said to be the effect of "money". 
The cost of choosing leader increasingly large and expensive compared to New Order era because we have to reach a much larger turnout than through a system of representation. Examples of small, local elections in East Java. Java KPUD to raise about USD 800 billion, not including funds spent by each participant. Soekarwo and Saifullah Yusuf spent Rp 1.3 trillion for the campaign. and that's just one province,here in Indonesia we have 33 Province, so just multiply it by 33 provinces.Pileg also sami mawon, Number of participants are so very much, almost 12,000 candidates were registered. This is yet another plus over 1,000 names candidates for the DPD. Budgeted cost of elections, almost touching the Rp 7 trillion. Not including the cost of campaigns from each candidate. 
Election and Pileg only spawned new corruption in Indonesia. Once they are elected as governors, regents and mayors, who think only how to return capital have they spent as a candidate. If a governor's salary and benefits every month an average of USD 100 million. the governor during his tenure of 5 years, if saved (not use for daily cost), most of them will pocket USD 6 billion. A little to the size of the leader in Indonesia, so the shortcut is to Corrupt. 
Average time for the winner of the election is not so long before they tripped by Corruption cases. During 2004-2012, a total of 173 (one-third of districts and cities) were questioned by the local head of state as witnesses, suspects and defendants of which 70 percent are in prison. And at the provincial level of the 33 governors, 17 governors have more (60 percent) were among the accused. During 2004-2012 also, has 431 members of parliament and provincial stumble corruption, equivalent to 21.5 percent of legislators throughout Indonesia. Masha Allah Allah, who is wrong??? We are the one who choose them.