Bahkan, persoalan tersebut nyata ada di depan mata. Ironisnya, ini belum disadari oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Akibatnya, masalah ini terus berlarut-larut sehingga merugikan Indonesia.
Fenomena yang menonjol itu adalah semakin kuatnya kecenderungan orang pintar Indonesia yang mendapat gelar doktor dari luar negeri, memilih tinggal dan bekerja di luar negeri. Mereka adalah doktor-doktor terbaik lulusan Yale, Cranfield, Stanford, MIT dan lain-lain. Umumnya mereka bergelut di bidang ilmu eksakta dan engineering seperti teknik, fisika, matematika komputer, dan sejenisnya.
Tahun 2007 saja sekitar 20-an doktor Indonesia lulusan luar negeri memilih bekerja di Malaysia, 3 orang bekerja di Brunei, dan sekitar 5 orang di Singapura. Setiap tahun Depdinkas dibanjiri permintaan para doktor yang sudah selesai ikatan dinas untuk diizinkan bekerja di luar negeri. Padahal untuk “mencetak” seorang doktor di perguruan tinggi bergengsi di luar negeri, biaya yang dibutuhkan lebih dari $30 ribu per tahun.
Ada beberapa alasan mengapa eksodus terjadi:
Pertama, Remunerasi. PTN tempat mereka bekerja sebelumnya tidak mampu memberikan remunerasi yang layak. Sementara gaji mereka di Malaysia sekitar Rp 50 juta per bulan, belum termasuk fasilitas perumahan dan pendidikan gratis untuk anak mereka.
Kedua, Tantangan pengembangan ilmu. Banyak dari mereka yang butuh situasi kerja yang benar-benar membawa tantangan. Mereka ingin sekali agar ilmu yang mereka dapatkan benar-benar dapat didayagunakan secara optimal. Malaysia dan negara lain mampu menghadirkan hal tersebut, salah satu contohnya adalah Malaysia saat ini telah mengembangkan Pusat Biotech Valley di Petaling Jaya, Kuala Lumpur, semacam Silicon Valley di Amerika Serikat.
Indonesia juga terancam kehilangan generasi cerdas dan brilian, karena sebagian besar anak-anak cerdas peraih penghargaan olimpiade sains internasional memilih menerima tawaran belajar dari berbagai universitas di luar negeri, terutama Singapura.
Pemerintah hanya memberikan fasilitas masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes dan siswa bersangkutan dijanjikan akan diberikan beasiswa. Sementara Singapura lebih agresif dengan memburu siswa-siswa brilian ke sejumlah sekolah di Indonesia lewat agen yang tersebar di sejumlah kota, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.
Siswa-siswa brilian itu dijanjikan fasilitas yang menggiurkan. Selain beasiswa, siswa cerdas juga ditawari subsidi biaya kuliah (tuition grant) dari Pemerintah Singapura sebesar 15.000 dollar Singapura (sekitar Rp 112,5 juta per tahun), atau pinjaman bank tanpa agunan untuk biaya kuliah. Jika siswa mengambil pinjaman bank, cicilan pinjamannya dibayar setelah mereka bekerja.
Sekitar 250-300 siswa cerdas Indonesia setiap tahun pergi ke Singapura untuk kuliah di perguruan tinggi seperti Nanyang Technological University, National University of Singapore, dan Singapore Management University. Dari total pelajar dan mahasiswa Indonesia di Singapura sebanyak 18.341 orang, sekitar 5.448 orang di antaranya sedang mengambil S-1, S-2, dan S-3 di berbagai program studi. Singapura menargetkan merekrut 150.000 mahasiswa asing hingga tahun 2015.
Harus ada kebijakan terobosan untuk mempertahankan siswa-siswa cerdas dan brilian tetap menjadi aset Indonesia. Mereka memang perlu mengembangkan ilmu ke berbagai universitas terkemuka di dunia, namun harus diciptakan kondisi yang mendukung agar mereka bergairah kembali ke Tanah Air untuk mengabdikan ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia.
***
By. Said Didu adalah Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia dan Sekretaris Menteri
Negara BUMN. Analisis ini disarikan dari pidato Said Didu di acara
Persatuan Insinyur Indonesia di Jakarta pada 21 Desember 2009.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar